Selasa, 22 November 2011

Kedaulatan untuk Asia Timur Hentikan intervensi Amerika Serikat dalam East Asian Meeting (EAS)



Kedaulatan untuk Asia Timur
Hentikan intervensi Amerika Serikat dalam East Asian Meeting (EAS)

"Kita sepakat bahwa forum ini bisa kita gunakan untuk melakukan dialog, apakah itu berkaitan dengan ekonomi dikawasan atau pun juga berkaitan juga dengan politik, stabilitas, dan keamanan di kawasan ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers soal hasil KTT ke-18 ASEAN, di Jakarta Convention Center, Minggu (8/5) petang.

Kesepakatan negeri-negeri kawasan Asia Tenggara yang tertuang dalam kesepakatan Bali Concord II beberapa tahun silam merupakan agenda utama yang akan didorong dalam pembahasan di dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, yang akan diselenggarakan pada 17-19 November 2011 di Bali. Kesepakatan ini merupakan agenda yang telah dibahas dan sepakati dalam serial pertemuan KTT ASEAN sebelum. Agenda tersebut adalah kesepakatan tentang konekvisitas kawasan, keamanan dan masalah sosial budaya, hal ini tertuang dalam ASEAN Community Blueprint, dan pada KTT Asia Timur yang akan datang ini akan diperluas ke kawasan Asia Timur.

Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini memainkan peran yang demikian besar dalam kesepakatan-kesapakatan dan resolusi-resolusi yang diciptakan. Pemerintah RI yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, diharapkan mampu memainkan perannya sebagai ketua dalam rangka memuluskan dan memfasilitasi pembahasan agenda-agenda yang akan dibahas. Tiga agenda besar di kawasan Asia Timur ini memiliki adalah membangun konektivitas, menjadikan kawasan ini lumbung pangan, dan juga menjadi tujuan ekulturasi[1].

Masuknya Amerika Serikat dan Rusia kedalam KTT Asia Timur merupakan momentum yang harus diperhatikan secara khusus. Keikutsertaan mereka terkait dengan kondisi dunia hari ini yaitu krisis global berupa bengkaknya hutang yang harus ditanggung oleh negara-negara Eropa dan AS pasca krisis finansial yang merupakan efek domino dari krisis over produksi. Saat ini berbagai forum digunakan guna menyelamatkan AS dan Eropa yang sekarat diterpa oleh krisis ini, mulai dari G-20, APEC, ASEAN sampai KTT Asia Timur. Dikawasan Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Pasifik, pemerintah SBY-Budiono diharapakan peran sentralnya dalam skema ini, terutama mengintegrasikan kepentingan AS dan negeri-negeri dunia pertama dalam agenda pembahasan KTT Asia Timur. Hal ini terbukti melalui kiprah SBY-Budiono yang mendapatkan puja-puji dari negeri-negeri Imperialis terutama AS untuk peran sebagai katalisator antara kepentingan negeri-negeri dunia pertama dengan kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Tentu saja timbal balik AS kepada anak didiknya yaitu SBY, berbuah dalam kerjasama-kerjasama antara US dan Indonesia.
 
Kerjasama Komprehensif US-Indo
Setelah sukses menggeret Singapura sebagai titik tolak dalam menguasai kawasan Asia melalui jalur perdagangan Selat Malaka. AS telah memperluas dominasinya dengan berbagai kerjasama bilateral termasuk Indonesia. Sebagai negara yang bahan mentah melimpah, tenaga kerja yang besar dan tentu saja memiliki pasar yang luas. Peranan Indonesia menjadi sangat penting bagi Amerika Serikat. Kerja sama ini mendapat salah satu prioritas adalah isu Laut Cina Selatan. Kesepakatan kerja sama tersebuat bagi kedua bersifat krusial, sebab amerika sebagai negara secara langsung memiliki kepentingan vital di perairan tersebut. Bagi Washington, terciptanya kebebasan bernavigasi di Laut Cina Selatan merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan[2]. Kedatangan presiden Barack Obama ke Indonesia mengenapkan kerjasama Amerika dan Indonesia, yang dalam presiden sebelumnya belum komprehensif. Dibawah ini berbagai kerjasama tiap sektor yang di lakukan.

Kerjasama pendidikan
Dalam kerjasama pendidikan Amerika Serikat akan menginvestasikan U$D 165 juta selama lima tahun, program tersebut meliputi pertukaran penting dalam pengalaman kepemimpinan dan manajemen, keahlian ilmiah dan teknis, serta pemahaman budaya. Secara terperinci kerjasama tersebut berisi program Pengembangan program Fulbright, Community College Initiative, layanan konsultasi mahasiswa dan pertukaran lainnya yang disponsori oleh Departemen Luar Negeri AS. memperbaiki mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Kemitraan Perguruan Tinggi yang akan mendukung kerjasama lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah AS juga akan mengundang Menteri Pendidikan Nasional ke AS pada musim panas mendatang untuk menghadiri KTT Pendidikan Tinggi AS-Indonesia untuk memajukan kerjasama[3].

Dari bentuk-bentuk kerjasama yang akan di tandatangani, amerika begitu ngebet untuk memastikan agar haluan sistem pendidikan Indonesia berada dalam garis yang diinginkan. Setelah AS melalui lembaga yang multilateral yang di pimpinnya seperti WTO dan World bank yang telah berhasil memaksa seluruh anggotanya untuk menjalankan program privatisasi pendidikan, kerjasama bilateral kali digunakan untuk mempercepat serta memastikan seluruh skema sector ini agar relevan dengan kepentingan imperialis serta dan yang jelas dibawah kontrol Amerika.

Setahun paska Konferensi Meja Bundar Program Fulbright sudah mulai memberi bantuan untuk pendidikan Indonesia, program tersebut sebagai inisiatif setahap-demi setahap merubah sistim pendidikan Indonesia. sementara program pertukaran pelajar secara terus menerus berusaha ditingkatkan yang pada puncaknya tahun 1997 sebesar 13,000 mahasiswa Indonesia belajar di negeri paman sam. Kepentingan AS terhadap pertukaran pelajar cukup jelas, karena AS ingin menciptakan tentara-tentara intelektual yang akan melegitimasi seluruh kebijakannya di negeri ini. Selanjutnya AS sangat berkepentingan agar kurikulum pendidikan Indonesia berada di bawah kebudayaan imperialis, jauh dari realitas penghidupan rakyat dan mengubah aspirasi sejati rakyat dengan teori usang yang dimilikinya.
 
Kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Presiden Obama berkomitmen untuk mengucurkan bantuan senilai 136 juta dollar AS untuk tiga tahun dalam bentuk program-program yang mendukung kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, seperti: Kemitraan SOLUSI senilai U$D 119 juta yang mencakup bidang kerjasama lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti Ilmu Pengetahuan, Kelautan,  Penggunaan Lahan dan Inovasi. Program-program yang termaktub dalam SOLUSI adalah perjanjian Tropical Forest Conservation Act ke-dua, Forestry and Climate Support Project (IFACS), Marine and Climate Support Program (IMACS), Clean Energy Development (ICED), dan lain-lain[4].

Selain itu memberikan dukungan Indonesia dalam mendirikan Pusat Perubahan Iklim di tingkat nasional, regional, dengan kebijakan prioritas strategis tahap awal pada emisi lahan gambut. Imperialis AS memberikan bantuan senilai U$D 7 juta untuk lembaga ini dan 10 juta dollar AS untuk proyek-proyek maupun kemitraan-kemitraan yang berkaitan termasuk kemitraan publik-swasta yang fokus berhubungan dengan perubahan iklim.

Kepentingan besar Imperialis AS dalam program ini adalah menyuap negara-negara dibawah dominasinya seperti Indonesia agar AS bebas dari kesepakatan internasional pengurangan karbon di negerinya yang jauh diambang batas. Selain itu yang lebih penting dari salah satu poin dari kesepakatan tersebut adalah penggunaan lahan, program tersebut adalah bagian dari usaha untuk mensterialkan wilayah hutan dari rakyat yang mengantungkan hidupnya dari bertani. Program tersebut setali tiga uang dengan kebijakan SBY yang mengunakan topeng reboisasi dan berbagai program lingungan lainnya untuk mengusir kaum tani dari tanahnya. Selanjutnya area tersebut yang akan menjadi program investasi jangka panjang untuk meningkatkan pengerukan bahan mentah yang membutuhkan lahan seluasnya.

Kerjasama Pertanian (ketahanan pangan)
Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Indra Darmawan menuturkan investasi AS selama 2000-2009 senilai US$ 10,96 juta. Investasi ini dilakukan pada tanaman pangan dan perkebunan. Nilai tersebut merupakan bagian dari total investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia sebesar US$2,61 miliar, untuk 302 proyek. Komoditas yang dikerjasamakan antara lain kakao, kopi, minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.  pada bidang investasi, Pemerintah Indonesia mengundang investor AS untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investor AS tersebut akan didorong untuk berinvestasi pada lahan tanaman pangan seperti di food estate di Merauke, Papua.

Kebijakan SBY dalam melayani sang tuan amerika selalu mengorbankan rakyat, berbagai sumber bahan mentah akan diserahkan sepenuhnya untuk imperialis. Kerjasama komprehensif tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan berbagai komoditas pertanian yang melambung di pasar dunia, pemerintahan SBY berdalih bahwa peningkatan ekport akan meningkatkan devisa. Akan tetapi, SBY tidak pernah berfikir bahwa kebutuhan pangan dalam neger belumlah terpenuhi. Politik pangan SBY yang memilih eksport komoditi daripada pertanian yang merupakan kebutuhan dalam negeri telah membawa negeri ini pada kekurangan pangan dan naikkan barang-barang kebutuhan pokok.

Lahan rakyat di paksa dikonversi menjadi perkebunan besar, perampasan tanah mengalami peningkatan pesat yang di monopoli oleh tuan tanah besar yang berhubungan langsung dengan imperialis. Sehingga tidak heran jika beberapa perusahaan besar seperti PT. Sinar Mas Group, PT. Wilmar Group, PT. Bakrie Group, PT. Smart Group dan perusahaan lainnya bisa terus eksis dan membesar sebagai agen resmi dari Imperialis.

Kerjasama Energi 
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi langsung perusahaan AS di Indonesia pada kuartal I/2010 mencapai US$436,9 juta. Nilai tersebut merupakan 11,6% dari total keseluruhan penanaman modal asing pada rentang waktu tersebut. Jumlah itu menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2009 nilai investasi penanaman modal langsung AS sebesar US$171,5 juta dan 2008 sebesar US$151,3 juta. Di sektor energi, pemerintah memasang target kenaikan produksi energi terbarukan pada 2025 sebesar 17%. Untuk itu Indonesia investasi mengundang investasi sebesar US$13,2 miliar.

Sebelum pemerintahan obama, selama 30 tahun investasi Amerika mencapai U$D 6,4 trilyun, yang berasal perusahaan besar seperti PT. Freeport McMoran Co dan Newmont Mining Co. sementara perusahaan AS menguasai 85 % atas energy Indonesia di 160 area Ekploitasi. Sampai tahun depan pemerintah menargetkan peningkatan kerjasama energy dengan Amerika sebesar 15%. Dengan mengundang 40 pengusaha tambang AS pada bulan mei lalu, pada bulan September 4 perusahaan Amerika menjajaki kerjasama saat agenda Indonesia-USA (Midwest) Bussines Forum on Construction and Energy.

Pada tahun 2011, Indonesia dan AS sepakat untuk melaksanakan tiga prioritas kerja sama, antara lain pertukaran pengalaman dan informasi tentang kebijakan dan kegiatan yang mendukung dan meningkatkan iklim investasi, peningkatan kapasitas dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dalam bentuk Indonesia-US Energy Investment Rountable, Geothermal Power Policy Roadmap dan Joint Algal Biofuels Research[5].

Kepentingan AS atas sumber energy Indonesia sangat jelas, kedatangan obama di Indonesia adalah bagian dari usaha untuk menjaga dan meningkatkan supley energy ke Amerika Serikat. Limpahan sumber energy ke negeri Imperialis terutama AS nyatanya sama sekali tidak memberi keutungan bagi rakyat, berbagai konsesi pertambangan yang telah terjalin, sama sekali tak memberi arti bagi kemajuan kesejahteraan.

Kerjasama Perdagangan
Selama  periode Januari-Maret 2008, neraca perdagangan Amerika Serikat dengan Dunia defisit sebesar US$ 185,20 milyar, meningkat 2,87% dibanding defisit periode yang sama tahun 2007, yang tercatat US$ 180,04 milyar. Total perdagangan Amerika Serikat dengan Dunia periode Januari-Maret 2008 tercatat US$ 819,99 milyar, naik 13,59% dibanding periode yang sama tahun 2007, yang nilainya  US$ 721,88 milyar. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor sebesar US$ 317,39 milyar, naik 17,16% dibanding periode yang sama tahun 2007 yang tercatat US$ 270,92 milyar,  dan impor sebesar US$ 502,60 milyar, naik 11,45% dibanding periode yang sama tahun 2007, yang tercatat US$ 450,96 milyar[6].
Kedudukan Penting East Asian Summit Bagi Imperialis AS
East Asia Summit disingkat EAS merupakan forum yang dikembangkan dari ASEAN+3 (ASEAN Plus Three),  forum ini merekomendasikan adanya pembangunan East Asia Community menuju kawasan yang makmur dan stabil (Towards an East  Asian Community: Region of Peace, Prosperity, and Progress) pada tahun 2001. Pembangunan komunitas Asia Timur ini dilakukan dengan pendekatan yang memperkuat forum ASEAN+3 dan patner regional yang penting. ASEAN+3 tetap menjadi forum utama dengan fokus integritas dan perluasan.EAS pun diselenggarakan dengan adanya 3 syarat partisipasi. Pertama, negara partisipan harus menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Kedua, partisipan haruslah patner dialog formal ASEAN. Ketiga, negara partisipan haruslah mempunyai hubungan kerjasama substansif dengan ASEAN. Awalnya pertemuan Diselenggarakan di Kuala Lumpur 14 Desember 2005, diikuti oleh 16 negara terutama Negara Negara yang menjadi mitra dialog ASEAN.

Bila dilihat profile anggota EAS, kesemuanya memiliki posisi strategis disetiap sub wilayah benua, seperti Indonesia yang sangat strategis di Asia tenggara, Cina di Asia timur, India di Asia Selatan dan Australia yang merupakan subwilayah penting dibenua Australia. tiga negara Asia Timur yang menjadi anggota EAS adalah Negara Negara penting dalam subwilayah tersebut. Tiga Negara tersebut perupakan penyumpang populasi penduduk terbesar Kawasan Asia Timur yang memiliki populasi (2,5 miliar) atau menyumbang sepertiga dari penduduk dunia.  Selain itu kawasan ini menyimpan potensi luar biasa secara ekonomi, dengan kekuatan 1/3 PDB Dunia (16 Tryliun USD) atau kurang lebih seperempat dari ekonomi dunia. Sementara India merupakan Negara terbesar di bagia Asia selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,1 milyar jiwa, memiliki luas wilayah lebih dari 3,2 juta km2 dengan PDB peringkat empat dunia.

Sementara itu Asia Tenggara adalah sebuah sub-wilayah yang sangat Strategis dalam menghubungkan dengan Asia Timur. Memiliki sembilan persen dari populasi dunia dan lebih dari lima persen dari PDB global. Demikian halnya dengan Australia merupakan satu satunya Negara yang paling menonjol di benua Autralia, memiliki jumlah penduduk dan luas daratan terbesar dan terluas di benua tersebut. Keterhubungan empat kawasan tersebut  secara letak geografis  sangat strategis, sehingga akan  lebih mudah dalam meningkatkan kerjasama ekonomi. Komposisi keanggotaan EAS yang begitu penting dalam ekonomi dunia, membuat amerika serikat semakin agresif dalam melakukan dominasi dan memegang kendali atas EAS.  keterlibatan Amerika di sini sangat luas dan vital dalam hal mempertahankan hegemoni keseluruhan Imperialis AS di Asia Timur, Tenggara, Selatan sampai benua Australia.

Secara geografis Anggota EAS merupakan bagian perdagangan dengan volume yang tinggi dari negara Jepang, Korea, Cina,  Australia dan Jalur Asia Selatan. termasuk impor minyak, transit Sea-lanes of Communications (SLOCs) bagi Negara Negara di dunia. Selat Malaka, yang melintasi Singapura, Indonesia dan Malaysia, merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Lebih dari 50.000 kapal pertahunnya transit di Selat Malaka. Atase komunikasi Indonesia Yuri Gunadi memperkirakan setiap hari sekitar 10000 kapal masuk ke Singapura yang melintasi Selat Malaka, di antaranya 4000 kapal dagang dari Indonesia. Kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini merupakan 1/3 bagian dari perdagangan dunia. Berdasarkan catatan Energy Information Administration (EIA), minyak bumi yang dibawa kapal-kapal tanker via Selat Malaka adalah 11 juta barel perhari. Dalam aspek pertahanan dan keamanan jalur ini sangat penting untuk pergerakan militer Amerika Serikat dari Pasifik Barat ke Samudera Hindia dan Teluk Persia.

Sementara Asia timur memiliki peran signifikan terhadap dunia, karenanya AS memastikan agar negara seperti Jepang, China dan korea tetap menjadi sub ordinasinya. Paska pukulan AS terhadap jepang dalam PD II, AS menjadikan jepang sebagai penampung dan jangkar ekonominya di tiap regional negara asia, bahkan AS memaksa jepang untuk membatasi jumlah tentara dan berbagai peralatan militer. AS juga secara vulgar menjadikan cina sebagai proyek percontohan bahwa kapitalisme yang dibangun china memiliki masa depan dengan berbagai polesan pertumbuhan ekonomi dan berbagai agresifitas Bilateral FTA yang dilakukan oleh china. Dalam perkembangannya AS menempatkan 70.000 hanya di Asia Timur dan sekitar 100.000 di  Komando Pasifik (termasuk Asia Tenggara).

Bukan saja Asia Timur maupun Tenggara yang menjadi area hegemoni AS, tapi seluruh asia berada skema dominasinya. Karena Asia merupakan pusat bagi investasi dan perdagangan imperialis AS mengingat benua ini memiliki sumber bahan mentah yang melimpah, tenaga kerja murah dan jaminan pasar yang luas. Keangotaan AS dalam mengukuhkan tiga kawasan penting asia dan Australia  ini disebabkan oleh semakin buntunya AS dalam menyelesaikan krisis yang dialaminya. Saat ini AS telah mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh besarnya utang yang dimilikinya yang membebani setiap penduduk AS sebesar 45.825 dollar AS, disisi lainnya pengangguran telah mencapai angka yang fantastis sebesar 9,1 %.

Krisis yang terjadi dalam tubuh imperialis AS semakin menunjukkan bahwa imperialis semakin sulit mempertahankan system kapitalisme monopoli, system tersebutlah yang telah membawa dunia dalam kehancuran ekonomi dan kemelaratan tiada tara. Overproduksi yang merupakan unsure utama penyebab krisis telah membuat AS semakin giat dalam merancang dan menjalankan integrasi pasar dan regionalism. EAS merupakan sarana efektif bagi AS untuk mengukuhkan dominasinya melalui skema tersebut diatas, mengingat komposisi yang sangat strategis dalam keanggotaanya. Kehadiran AS dalam EAS tentu berkepentingan terhadap penyelesaian krisis dalam tubuhnya, kerusakan parah ekonomi AS membutuhkan solusi yang lebih segar, salah satu arena itu ada dalam integrasi Asia Timur. 

Keikutsertaan amerika dalam forum ini adalah keterlibatan kali pertama, keanggotaan AS dalam EAS diusulkan oleh mitra tradisonalnya di Asia yaitu Jepang dan Singapura, Indonesia sebagai ketua ASEAN juga memberikan dukungan penuh kepada AS untuk terlibat dalam pertemuan ini. SBY yang merupakan didikan sekaligus anak buah AS mempersilahkan Obama untuk mensutradarai berbagai kerjasama yang akan ditetapkan dalam acara di Bali tersebut, tentu saja kehadiran Obama dalam pertemuan ini adalah bagian dari runtutan etape pertemuan yang telah dilakukan dengan SBY.

Korelasi Dominasi Imperialis AS Terhadap Rakyat Indonesia

AS merupakan pimpinan tertinggi dari negeri-negeri Imperialis dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer menjadi motor untuk melakukan penghisapan dengan berbagai macam skema yang akan diterapkan di negeri-negeri jajahan dan negeri setengah jajahan – setengah feudal seperti Indonesia. Kerakusan dan kebiadaban Imperialis AS sudah dapat kita ketahui sejak penyerangan Afghanistan, Irak, Mesir, Libia dan masih banyak lagi. Agresi ini ditujukan untuk mempertahankan dominasi AS atas negeri-negeri jajahan serta memastikan adanya pasokan bahan mentah murah, tenaga kerja murah dan pasar yang dijadikan area perdagangan bagi barang-barang dari hasil overproduksi industri imperialis AS.

Kini AS menghadapi persoalan baru yakni krisis hutang publik yang mengharuskan AS untuk melakukan penghisapan yang lebih besar dan keji terhadap negeri-negeri jajahan ataupun negeri setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia. Penghisapan dan penindasan ini secara umum terjadi disemua sektor rakyat yakni, buruh dengan siste kerja kontrak, outsourcing, union busting dan perampasan atas upah serta skema labour market flexibility lainnya. Disektor tani semakin maraknya perampasan tanah yang ditujukan untuk ekspansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Sektor pemuda mahasiswa yang masih menghadapi persoalan praktek komersialisasi pendidikan dan untuk sektor buruh migrant masih belum mendapatkan perlindungan sejati serta menjadi sapi perah bagi rezim boneka untuk mengeruk keuntungan melalui remitansi.

Dengan adanya momentum KTT Asia Timur yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada pertengahan bulan November yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, Jepang, China, India, Australia dan AS. Tentu keberadaan KTT Asia Timur ini harus dijadikan sarana pemblejetan rezim dengan mengkampanyekan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seluruh sektor rakyat. Berikut persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing sektor :
a)      Buruh
Tidak terbangunnya industri nasional disebabkan orientasi pembangunan industri hanya diperuntukkan perluasan area industri milik imperialis khususnya disektor pertambangan dan perkebunan skala besar baik baik melalui perusahaan Imperialis secara langsung maupun perusahaan yang dikelola oleh borjuasi komprador. Di pedesaan Imperialis yang berkolaborasi dengan tuan tanah lokal secara luas sudah menguasai tanah seperti perkebunanan dan sudah banyak sekali penguasaan tanah di Indonesia, sedangkan sangat sedikit sekali rakyat yang memiliki tanah. Kondisi ini telah mengakibatkan semakin banyaknya kemiskinan bagi rakyat indonesia yang disebabkan karena tanahnya terampas, hal inilah yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat dan melemahkan posisi tawar buruh Indonesia di hadapan pengusaha.

Diperkotaan sendiri tidak ada industri nasional yang kuat, mayoritas industri di Indonesia dibangun dari investor asing, industrialisasi dibangun oleh persekongkolan antara kapitalis besar monopoli asing dengan pemerintahan boneka Imperialis yaitu tuan tanah, kapitalis komprador dan kapitalis birokrat. Praktek persengkongkolan antara Imperialis dengan tuan tanah, borjuasi komprador dan kapitalis birokrat tidak pernah bermaksud baik untuk memperkuat industri dalam negeri. Industri yang ada di Indonesia hakekatnya adalah ekspansi kapital asing untuk merebut pasar dan bahan baku yang menjadikan Indonesia sebagai pelayan atas segala kepentingan Imperialisme.

Kondisi ini dimampankan dengan adanya skema labour market flexibility atau dikenal dengan pasar tenaga kerja fleksibel. Kedudukan skema labour market flexibility dilakukan oleh kaki tangan di dalam negeri seperti rezim boneka bekerja sama dengan borjuasi komprador dan tuan tanah besar untuk mempermudah industri Imperialis melakukan ekspansi. Tentu salah satu penopang untuk membantu ekspansi industri Imperialis, rezim komprador menyiapkan beberapa paket kebijakan mempermudah Industri dalam mendapatkan tenaga kerja murah sebagai buruh-buruh di industri Imperialis.

Adapun berbagai skema labour market flexibility yang hingga saat ini digunakan di Indonesia yakni, sistem kerja kontrak, outsourcing (termuat dalam UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), politik dan perampasan upah murah serta pemberangusan serikat buruh. Sistem kerja kontrak dan outsourcing digunakan oleh imperialis dan borjuasi komprador untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Tenaga kerja yang terperangkap dalam system kerja kontrak dan outsourcing ini sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bentuk upah yang tidak layak, masa kerja  yang tidak tetap, tidak adanya jaminan sosial seperti pesangon dan tunjangan, dan seringkali menjadi korban PHK sepihak.

Selain itu, buruh juga menjadi korban ketamakan dari borjuasi komprador dan imperialis dengan melakukan politik upah murah dan perampasan upah yang dilegalkan oleh rezim SBY-Boediono melalui peraturan tentang Pajak Penghasilan pasal 21. Dalam peraturan tersebut, bagi setiap buruh baik tetap dan kontrak mendapatkan potongan upah. Tentu, dengan adanya potongan upah yang pada hakikatnya adalah perampasan upah hanya menguntungkan pihak borjuasi komprador, rezim boneka dan imperialis.

Upaya untuk menuntut adanya perbaikan upah, penghentian PHK sepihak dan lain-lain. Banyak serikat buruh yang menjadi korban union busting atas tindakan fasis yang dibawah komando rezim SBY. Praktek union busting ini ditujukan untuk membungkam gerakan buruh dalam menuntut hak-hak demokratisnya. Dari semua penghisapan dan penindasan yang dirasaka oleh kaum buruh tidak lain berasal dari system setengah jajahan dan setengah feudal yang memuat kepentingan imperialis untuk melakukan ekspansi industrinya, mengakumulasi super profitnya dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia melalui kaki tangannya di Indonesia yakni rezim reaksioner yang dipimpin oleh SBY, borjuasi komprador dan tuan tanah besar.

Di dalam agenda EAS inilah intervensi AS atas Indonesia dan negeri-negeri yang hadir akan muncul untuk memastikan di bawah dominasi AS. Tentunya kaum buruh-lah menjadi salah satu korban dari skema penghisapan yang akan dipaksa oleh imperialis AS kepada Indonesia dan negeri-negeri lainnya dalam pertemuan Asia Timur ini.

b)      Pemuda Mahasiswa
Pemuda mahasiswa merupakan salah satu sector yang besar di Indonesia selain petani, dan buruh. Persoalan yang dihadapi oleh pemuda mahasiswa di negeri SJSF seperti Indonesia yakni maraknya praktek komersialisasi pendidikan yang merupakan dampak dari kebijakan liberalisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Maraknya praktek komersialisasi pendidikan ditandai dengan tinggi biaya pendidikan tinggi yang harus dikeluarkan oleh pemuda mahasiswa jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikkan tinggi.

Tingginya biaya pendidikan merupakan salah satu hambatan yang dominan bagi rakyat Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi. Untuk dapat masuk suatu perguruan tinggi negeri, setiap peserta didik ketika melakukan registrasi awal harus membayar dengan nominal jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Tingginya biaya pendidikan tinggi, merupakan efek dari lepas tanggung jawab pemerintahan reaksioner dalam mendanai setiap kebutuhan yang mendukung aktivitas perkuliahan baik dalam hal biaya operasional, biaya investasi (penyediaan saranan dan prasarana) maupun subsidi untuk menekan laju biaya pendidikan. Dengan lepasnya tanggung jawab pemerintah reaksioner yang dipimpin oleh SBY, peran masyarakat pun ditingkatkan dengan segala macam bentuk dan jenis tariff yang dikenakan pada masyarakat sebagai wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam mendanai pendidikan tinggi.

Tentu, kondisi mempengaruhi bagi rakyat Indonesia dalam mengakses pendidikan tinggi. Bahkan dari data yang dirilis oleh Dikti, dari total mahasiswa Indonesia yang sebesar 5,2 juta hanya 6% yang berasal dari kalangan menengah kebawah dan 94% berasal dari kalangan menengah ke atas. Maka, menjadi pemandangan umum bahwa anak yang berasal dari keluarga buruh, tani, nelayan, buruh migrant dan borjuasi kecil baik diperkotaan maupun dipedesaan sangat sulit sekali untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Kebijakan liberalisasi pendidikan yang dihingga kini diterapkan oleh rezim boneka yakni SBY merupakan bentuk skema dari Imperialisme AS untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai slah satu sektor komoditas jasa yang diperdagangkan. Dengan menjadikan pendidikan tinggi sebagai komoditas yang diperdagangkan tentunya dengan pemuda usia 19 – 24 tahun yang berjumlah lebih dari 25 juta jiwa merupakan konsumen yang menjanjikan bagi Imperialis dan Borjuasi Komprador dalam mengeruk keuntungan yang sangat besar dari biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua mahasiswa. Hal in tertuang dari rencana rezim SBY-Boediono untuk mengesahkan RUU Pendidikan Tinggi yang merupakan bentuk realisasi dari kerjasama AS-Indonesia di bidang pendidikan tinggi.

c)      Petani
Kaum tani merupakan sektor rakyat yang mayoritas di Indonesia. Namun, di negeri yang terperangkap dalam SJSF menyebabkan jutaan kaum tani kehilangan haknya atas tanah. Maraknya perampasan tanah semakin marak ditujukan untuk perluasan atau ekspansi perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini juga diperlihatkan dengan adanya mega proyek yang bernama MP3EI dan REDD. Selain itu, rezim boneka dalam negeri yang dipimpin oleh rezim SBY-Boediono juga menyiapkan suatu bentuk peraturan perundang-undanganan berupa RUU Pengadaan Tanah. RUU Pengadaan Tanah ini akan dijadikan pemerintah untuk melegalkan perampasan tanah.

Fenomena ini sudah mulai dengan adanya rencana rezim untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan tambang milik Imperialis dan  ataupun milik borjuasi komprador. Fakta ini berbentuk dengan adanya pemberian atau perbaharuan konsesi yang berwujud perluasan wilayah ekplorasi dan lain-lain. Selain itu, perluasan disektor perkebunan yang ditujukan untuk tanaman pangan yang akan dijadikan sumber bahan bakar pengganti fosil atau lebih dikenal dengan bio feul.

Serta, rezim boneka SBY juga sedang menggalakan pembangunan infrastruktur melalui program MP3EI di berbagai pulau di Indonesia yang akhirnya akan memberikan kesempatan lebih besar terjadinya praktek perampasan tanah. Perampasan tanah yang secara umum disokong oleh kekuatan Imperialis baik berupa hutang dan investasi. Sokongan ini merupakan bukti bahwa, kedudukan dan kepentingan Imperialis dalam perampasan tanah yang pastinya akan semakin marak. Hal ini ditandai dengan adanya lebih dari 350an proyek pembangunan infrastruktur yang tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa dan Maluku-Papua yang bernilai lebih dari ribuan trilyun rupiah.

Tentunya, proyek MP3EI ini sangat berkorelasi positif dengan lahirnya RUU Pengadaan Tanah yang merupakan satu bentuk skema yang sistematis untuk memasifkan praktek perampasan tanah. Hingga detik ini, lebih dari 20 orang petani yang gugur karena menerima tindakan fasis dari rezim SBY yang melakukan perampasan diberbagai daerah di Indonesia. Maka, dalam hal ini praktek perampasan tanah merupakan momok yang paling menakutkan bagi kaum tani dan paling sering terjadi Indonesia sebagai wujud dari monopoli tanah dalam skala luas yang merupakan hakekat dari system setengah jajahan dan setengah feudal yang berjalan di Indonesia.

d)     Buruh Migran
Maraknya monopoli tanah tanah di pedesaan, dan perampasan tanah oleh negara untuk memperluas industri pertambangan, perkebunan dan pembangunan infrastruktur telah melahirkan pengangguran bagi angkatan kerja di pedesaan. Salah satu upaya dari rezim boneka hari ini yakni SBY memanfaatkan kondisi tersebut ditujukan untuk meraup keuntungan. Upaya tersebut berupa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk dijadikan buruh migrant yang bekerja di sektor Informal. Upaya tersebut tentunya didukung oleh borjuasi komprador, tuan tanah besar dan atau borjuasi nasional lainnya yang memanfaatkan kondisi ini dengan mendirikan perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Jumlah TKI yang berada di luar negeri sekarang ini, tercatat sebanyak  3.294.009 orang, dengan rincian berada di Afrika sebanyak 4.439 orang atau 1%, di Eropa 59.735 orang atau 2%, di Amerika 130.851 orang atau 4%, di Pasifik 55.591 orang atau 2%, di Asia Tenggara 249.100 orang atau 7%, di Malaysia 1.410.787 orang atau 42%, di Asia Timur 359.844 orang atau 11%, di Asia Selatan 2.760 orang atau 1%, di Timur Tengah 379.963 orang atau 11% dan di Arab Saudi 641.039 orang atau 19%. Besarnya jumlah migran di Indonesia merupakan efek dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang berawal dari monopoli lahan yang dilakukan oleh tuan tanah besar baik untuk ekspansi perkebunan, food estate, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, hal yang wajar jika secara umum TKI berasal dari pedesaan yang notabene sebagai keluarga petani ataupun nelayan.
 
Praktek pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini pun menyisakan persoalan bagi segenap buruh migran. Persoalan tersebut berupa tidak adanya jaminan perlindungan bagi buruh migrant Indonesia dari negara dan penyalur  serta maraknya perampasan upah kepada buruh migrant. Padahal dengan jumlah remitansi yan diberikan oleh buruh migrant Indonesia terbilang cukup besar. Bahkan menurut data statistik yang dikeluarkan oleh rezim reaksioner sejak tahun 2004 hingga 2010 mengalami kenaikan tiap tahunnya.



Berikut tabel data
Remitansi yang Diberikan oleh Buruh Migran
Tahun
USD
Rupiah
2004
1,9 miliar

2005
2,93 miliar

2006
3,42 miliar

2007
6 miliar

2008
8,24 miliar

2009
6,615 miliar

2010
7,2 miliar

September 2011
5 miliar
45 Triliyun
Data dari Bank Indonesia

Remitansi ini tentunya dijadikan oleh rezim boneka untuk dijadikan kapital bagi industry milik borjuasi komprador dan atau industri Imperialis melalui lembaga keuangan baik dalam bentuk bank konvesional maupun bentuk lembaga keuangan lainnya. Tentunya dengan semakin meningkatnya jumlah penerimaan dari segi remitansi, lembaga keuangan milik imperialis maupun borjuasi komprador pun semakin meningkat keuntungannya. Keuntungan ini didapatkan ketika proses transaksi pengiriman dana dari luar negeri ke Indoensia.

Dengan remintasi yang terbilang cukup besar, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan secara maksimal bagi buruh migran. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun oleh BNP2TKI sebagai badan yang didirikan oleh pemerintah reaksioner menjelaskan bahwa total TKI yang dicap sebagai TKI bermasalah oleh rezim rekasioner yakni SBY, pada 2008 dari 45.626 orang terdapat 18.789 TKI yang mengalami PHK sepihak. Pada 2009, dari 44.438 orang sebanyak 13.945 orang di antaranya mengalami PHK sepihak. Sedangkan sampai Juni 2010, dari 25.064 orang terdapat 9.574 orang di antaranya yang mengalami PHK sepihak. Persoalan inilah yang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh jutaan buruh migran yang bekerja di luar negeri yakni perlindungan sejati dari bentuk kriminalisasi, kekerasan, hingga hukuman mati.

Namun dengan wataknya sebagai rezim komprador, SBY selalu membiarkan masalah ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Tindakan pembiaran atas persoalan yang dihadapi oleh rezim SBY merupakan bukti bagi rakyat Indoensia bahwasanya SBY merupakan rezim yang anti rakyat. Serta, rezim SBY merupakan rezim kepala batu yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari pengiriman TKI ke luar negeri.

Ayo Rebut Kembali Hak-Hak Demokratis Rakyat Indonesia

Dari pemaparan singkat diatas, sudah kita ketahui bersama bahwa penghisapan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Penindasan dan penghisapan tersebut disebabkan oleh dominasi Imperialisme dibawah pimpinan AS yang memelihara sistem SJSF. Sistem SJSF ini-lah yang melahirkan klas-klas penindas seperti tuan tanah besar, borjuasi komprador, rezim boneka dan kapitalis birokrat. Klas-klas tersebut merupakan aktor didalam negeri untuk memasifkan penghisapan kepada rakyat Indonesia dengan berbagai macam cara dan skema seperti monopoli atas lahan secara besar-besaran untuk pertambangan, perkebunan dan food estate yang tentunya merugikan jutaan kaum tani dan rakyat Indonesia yang tanahnya dirampas untuk kepentingan Imperialis AS.  Selain itu, klas-klas penindas juga menerapkan skema Labour Market Flexibility yang merupakan bentuk penghisapan bagi jutaan klas buruh dengan sistem kerja kontrak, outsourcing, upah murah dan tidak adanya jaminan sosial. Dengan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia, menjadi legitmasi bagi klas penindas di dalam negeri khususnya SBY-Boediono yang merupakan boneka Imperialis AS untuk mengirimkan jutaan TKI yang dipaksa menjadi buruh migran tanpa perlindungan sejati. Hal ini dikarenakan rezim fasis SBY, hanya ingin mengeruk keuntungan berupa remitansi yang dihasilkan oleh jutaan buruh migran di luar negeri.  Dan tidak ketinggalan pula, rezim SBY beserta klas-klas penindas di dalam negeri yang berkolaborasi dengan Imperialis AS juga melakukan praktek komersialisasi pendidikan dan menerapakan kebijakan liberalisasi pendidikan khususnya di pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan jutaan anak buruh, tani, nelayan, dan borjuis kecil perkotaan tidak mampu melanjutkan dan mengakses pendidikan tinggi yang biayanya sangat tinggi diluar kemampuan mereka.

Dengan kondisi obyektif diatas maka tidak ada jalan bagi rakyat Indonesia untuk menggelorakan perjuangan massa sebagai bentuk upaya rakyat dalam merebut kembali hak-hak demokratisnya baik berupa, upah layak, tidak ada lagi PHK sepihak, kebebasan berserikat, lapangan pekerjaan yang layak, tanah untuk petani penggarap, pendidikan dan kesehatan yang murah, serta perlindungan bagi jutaan buruh migran. Upaya – upaya tersebut dapat dimanifestasikan dengan memblejeti kepentingan AS dalam KTT Asia Timur. Hal ini dikarenakan KTT Asia Timur yang dilaksanakan di Bali merupakan konsolidasi yang dilakukan oleh Imperialis AS untuk memasifkan penghisapan dan penindasan di negeri-negeri yang menghadiri KTT Asia Timur khussunya Indonesia. Tidak ketinggal,an pula kita harus membongkar kebusukan- kebusukan yang disimpan oleh rezim SBY-Boediono yang tak lain dan tak bukan adalah boneka dan hamba dari Imperialis AS. Selain itu, kita harus memperbesar perjuangan demokratis nasional yang merupakan satu-satunya jalan keluar bagi rakyat Indonesia untuk menghapuskan sistem setengah jajahan dan setengah feudal. Serta, kita harus sadar bahwa, rezim SBY-Boediono hari ini tidaklah dapat diharapkan untuk mensejahterahkan ratusan juta rakyat Indonesia.


[1] http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2011/05/08/6776.html
[4] Buka http://international.okezone.com/read/2010/06/28/18/347385/ri-as-kerja-sama-lingkungan-hidup-perubahan-iklim
[5] Buka  http://www.tambangnews.com/component/content/article/1159.htm. “Indonesia-US Energy Investment Roundtable” 22 Februari 2011
[6] Buka http://www.kemendag.go.id/publikasi/  “ PERKEMBANGAN PERDAGANGAN  INDONESIA - AMERIKA SERIKAT PERIODE : JANUARI - MARET 2008